SOSIALISASI TATA CARA PENYESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG ADAT SEVEN EMPAT DUA KABUPATEN KEEROM

Abstract

Penegakan hukum pidana kontemporer telah menghadirkan tata cara dalam penyelesaian perkara tindak pidana sebelumnya lebih banyak difokuskan pada tata cara penyelesaian melalui sistem peradilan pidana secara formal, mulai dari proses penyelidikan hingga penjatuhan putusan hakim. Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan formal menimbulkan berbagai macam persoalan, dan kritik dalam penyelenggaraanya. Pada akhirnya, muncul gagasan bahwa terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu dapat juga diselesaikan diluar sistem peradilan formal yang sejatinya telah banyak dipraktekkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan ditetapkannya Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 597 KUHP dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Tujuan PkM diharapkan memberikan luaran konstribusi dan merubah cara pandang masyarakat Kampung adat Seven Empat Dua bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan perkembangan hukum pidana dapat diselesaikan melalui : Pertama, sistem peradilan adat dan Kedua, penerapan sistem keadilan restoratif.